Perempuan yang sehari-hari berinteraksi dengan tanah, hutan, sungai, dan pesisi menjaga ekosistem dan memproduksi pengetahuan dalam interaksi satu dengan yang lain. Ketika ruang hidup ini akan dicaplok atas nama ‘pembangunan’, mereka lah yang merasakan langsung dampak penggusuran dan kerusakan bentang alam, sehingga perempuan selalu berada di garis depan untuk mempertahankan tanah, hutan, sungai, atau laut.
Perempuan mengorganisir diri, merencanakan strategi kolektif mempertahankan ruang hidupnya, membangun jejaring dan solidaritas lintas gerakan, dan menciptakan ruang untuk menyuarakan hak-haknya.
Seperti Perempuan Adat Nagasaribu Onan Harbangan di Pohan Jae, Tapanuli Utara, Sumatera Utara yang berhasil mempertahankan hutan adat haminjon (kemenyan) mereka dari ekspansi PT Toba Pulp Lestari (TPL). Tadinya, hutan haminjon mereka mau digunduli dan diubah jadi ekaliptus. Tapi, para Ibu segera berkumpul, mendatangi para pekerja TPL dan menghadang alat berat TPL yang akan meratakan haminjon mereka.
“…rupanya waktu itu udah ada 5 truk karyawan dan orangnya TPL. Kami para Ibu bersama-sama bilang: kalian ngapai di sini? pulang kalian, bukan tanah kalian ini. Ini tanah kami, ini tanah oppung kami. Lawanlah kami kalau tanah mu ini. Titik darah pun kami tetap di sini, karna ini tanah kami,” kata Katarina Siagian, Perempuan Adat Nagasaribu Onan Harbangan.
Mereka rutin menyuarakan hak-hak mereka, dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Perempuan Adat Nagasaribu juga aktif bersolidaritas dengan komunitas lain yang masih berkonflik; menjaring dukungan dari lintas elemen masyarakat sipil, hingga berhasil mendorong Gerakan Tutup TPL yang didukung penuh dan advokasi bersama gereja.
“…kalau ada agenda (aksi/ audiensi/ pertemuan rutin) cepatlah kami para Ibu membereskan pekerjaan di rumah. Pokoknya semualah kami cari cara (advokasi) supaya tanah ini bisa tenang kami kerjakan,” tambah Katarina Siagian
Kepemimpinan dan agensi perempuan membawa kemenangan bagi Komunitas Adat Nagasaribu Onan Harbangan. Pemerintah mengakui hak atas hutan adat mereka, melalui Perda Kab. Tapanuli Utara No 4 Tahun 2021 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dan SK.340/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/1/2022 Tentang SK Hutan Adat Onan Harbangan (Nagasaribu).
Melaui pengalaman ini, perempuan menegaskan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengambil keputusan, mengelola tanah dan kekayaan alam, menentukan prioritas, dan memperjuangkan masa depan. Karenanya, perlu memperluas ruang perempuan. Dalam pengambilan keputusan di level komunitas hingga kebijakan pembangunan oleh Pemerintah, harus melibatkan perempuan: mendengarkarkan pengalaman perempuan sebagai subjek, bukan objek dalam pembangunan.